Mediaxpresi.com|BANDUNG – Untuk menyelaraskan dan mengkolaborasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Swasta, FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung menggelar Webinar Nasional FK-DKISIP (Forum Komunikasi Dekan Ilmu Sosial dan Politik), di Kampus USb YPKP Bandung, Sabtu, 26 Februari 2022.
Dalam Webinar kali ini, FK-DKISIP mengangkat pembahasan tema “Program MBKM: Tantangan, Permasalahan dan Evaluasi”. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil dari Webinar Nasional yang digelar pada akhir tahun 2021 lalu.
Kegiatan Webinar dibuka secara langsung oleh Ketua Umum FK-DKISIP Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA. yang diwakili oleh Wakil Ketua Drs. Denny Ramdhany M.Si. Dan menghadirkan Prof. Dr. Andriansyah, S.Sos. M.Si. (Dewan Penasihat FK-DKISIP / Wakil Rektor I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, sebagai Keynote Speaker Webinar Nasional.
Untuk pengisi materi, Webinar Nasional FK-DKISIP kali ini, menghadirkan 6 pemateri dari berbagai PTS di Indonesia, antara lain Arie Purnomo, S.IP. M.Si. (Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sorong Papua Barat); Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com (Dekan FISIP Universitas Wijaya Putra Surabaya Jawa Timur); Dr. Herman Dema, S.Pd. S.IP. M.Si. (Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan).
Selanjutnya, Irwani, S.Sos. M.AP. (Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah); Dr. M. Nazaruddin, S.S. M.Si. (Dekan FISIPOL Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh); Dr. Evi Satispi, S.P. M.Si. (Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta).
Ditemui seusai acara webinar, Wakil Ketua Umum FK-DKISIP Drs. Denny Ramdhany M.Si menyampaikan, nantinya setelah mendengarkan berbagai potensi dan peluang yang bisa diciptakan melalui program MBKM ini, pihaknya juga menyerap sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi kampus khususnya FISIP untuk mengimplementasikan program MBKM.
“Setelah (webinar) ini kita ada rencana akan memberikan rekomendasi ke pemerintahan, nanti kita adakan evaluasi terhadap kegiatannya lagi,” ungkapnya.
“Kita ajukan rekomendasinya, bagaimana respon pemerintah. Terutama tentang dana yang tidak merata itu,” tambahnya.
Menurutnya, tingkat pemerataan menjadi tantangan dan kendala yang banyak muncul dalam pembahasan. Hal itu terjadi karena memang kemampuan perguruan tinggi di daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa menggunakan Jakarta Sentris. Pada akhirnya banyak dana yang mengendap tidak terserap.
“Banyak dana yang tidak terserap karena banyak (juga) perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh itu (program MBKM),” tuturnya.
Pada dasarnya, bagi Dekan FISIP Universitas Jayabaya ini, dirinya mengakui program MBKM memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan dan sumber daya manusia yang unggul, serta memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan diri dalam menghadapi dinamisasi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.
Program MBKM juga diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.
Namun dirinya juga mengingatkan, program yang memiliki tujuan baik ini jangan sampai pelaksanaannya malah membebani perguruan tinggi.
“Jangan sampai program pemerintah itu (malah) membebani universitas,” pungkasnya.
Diketahui, MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud ristek) Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.
Sementara, Ketua Pelaksana Webinar Nasional sekaligus Sekjen dari FK-DKISIP, Drs. Tatang Sudrajat, SIP., M.Si., mengatakan tujuan utama dilaksanakannya webinar ini untuk saling berbagi pengalaman terkait pelaksanaan program MBKM.
“Karena pada bulan September tahun lalu kita sudah Webinar. Tapi ketika itu masih rencana dan konsep yang didiskusikan,” ujar Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung ini.
“Nah sekarang, enam bulan kemudian (dari Webinar tahun lalu) kita bicarakan hasilnya. Pelaksanaanya bagaimana?, maka nya judul tema yang dibahas adalah tantangan dan permasalahan serta evaluasi program MBKM,” terangnya.
Sejauh ini, FISIP dari berbagai perguruan tinggi swasta secara bertahap telah melaksanakan program MBKM secara bertahap. Dan progres pelaksanaannya masih bervariasi.
“Bervariasi. Ada PTS yang seperti Muhammadiyah (salah satu pengisi materi Webinar) sudah sangat pesat. Ada juga yang masih berjalan sedang-sedang, bahkan ada juga yang belum apa-apa atau sangat minimal,” ungkapnya.
“Saya juga kan pantau tuh. Kan anggota forum dekan (FK-DKISIP) ada 149 ya. Ada yang masih belum (melaksanakan MBKM),” terangnya.
Atas dasar itulah, lanjut Drs. Tatang, bagi kawan-kawan Dekan FISIP yang hingga saat ini belum melaksanakan MBKM meminta agar diadakan Webinar ini. “Jadi sharing pengalaman lah. Enam orang dekan (pemateri) adalah dekan-dekan yang sudah melaksanakan MBKM dengan tingkat variasi yang berbeda beda,” ujarnya.
Hal yang hampir sama menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBKM, yakni keragaman PTS. “Karena PTS beda-beda, termasuk sumber daya. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan,” tuturnya.
Selain keragaman sumber daya, kemampuan PTS dalam merespon program yang baru juga bervariasi.
“Nah, makanya program pemerintah yang telah bergulir sejak satu tahun lalu itu penyikapannya agak berbeda beda. Tapi semua nya mendukung, hanya respon nya yang berbeda. Jadi anggota forum dekan yang 149 itu beranekaragam karakteristik nya. Maka nya kami himpun untuk berdiskusi, paling tidak mendengar pengalaman,” ujar Drs Tatang.
Dari pembahasan Webinar Nasional FK-DKISIP kali ini, sambung Drs. Tatang, menyimpulkan ada sejumlah fakta yang muncul dan dihadapi sebagian besar FISIP dalam melaksanakan MBKM. Pertama, fakta bahwa berbagai PTS itu bervariatif. Program ini pada hakikatnya bagus, sebagai program terobosan pemerintah.
Yang kedua, menyangkut iuaran atau output atau rekomendasi dari Webinar Nasional ini adalah beberapa kendala yang dirasa memberatkan bagi PTS.
“Tentu kan itu mesti diperhatikan pemerintah. Jadi pemerintah mesti juga banyak mendengar bagaimana pengalaman PTS masing-masing,” harapnya.
Dirinya juga meyakini, pemerintah melalui LLDIKTI wilayah sudah banyak mendapatkan masukan-masukan. “Bagaimana pelaksanaan di lapangan. Sudah (mendengar), hanya memang sambil berjalan,” imbuhnya.
Untuk pelaksanaan MBKM di USB YPKP Bandung, Drs. Tatang menyampaikan jika program ini sudah berjalan.
“Ada yang pertukaran belajar, kuliah (semester) di tempat lain, kemudian kurikulum yang disempurnakan,” katanya.
FISIP USB YPKP Bandung juga mengklaim telah melakukan kerja sama dengan berbagai mitra.
“Pada dasarnya FISIP sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Baik dari pihak perguruan tinggi hingga pihak swasta atau industri. Hanya memang untuk semester ini dimulai dari pertukaran mahasiswa,” pungkasnya.
Bio Penulis
Komentar