Mediaxpresi.com|Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang juga Bakal Calon Walikota Bandung Muhammad Farhan menyerap aspirasi dan keluhan Warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung, terkait kisruh Masjid Al-Jabbar.
Muhammad Farhan yang langsung berangkat dari Bandara Husein Sastranegara menjelang malam dengan dibonceng sepeda motor saat hujan dan macet, langsung menyambangi Kantor Kelurahan Cimincrang untuk menemui puluhan warga yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jabbar, Jumat, (16/6/2023).
Muhammad Farhan seusai berdialog dan mendengar keluhan warga yang diwakili Yusuf Irawan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tedi Sutadi dari Cimincrang Bersih (Ciber) dan Rohendi dari Panitia Parkir Sementara (Panser), langsung memberikan pernyataan kepada par awak Media.
Menurut Muhammad Farhan, warga yang menyampaikan keluhannya adalah warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, yang terdampak pembangunan dan pembukaan Masjid Al-Jabbar.
Muhammad Farhan mengungkapkan, Masjid Al-Jabbar beroperasi dibuka untuk umum, dan Insha Allah sebagai tempat beribadah terindah di Jawa Barat, diharapkan bisa membawa berkah.
Bahwa sebagai sebuah tempat ibadah religi yang terkenal di seluruh Indonesia, Masjid Al-Jabbar juga kemudian menggerakkan perekonomian, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang berharap yang menggerakkan adalah UMKM, pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Namun sayangnya dalam pelaksanaannya sejak Desember 2022 hingga hari ini terdapat banyak ketidakjelasan terutama dalam pemanfaatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang yang sangat sederhana, yaitu, pertama parkir, kedua Pedagang Kaki Lima atau UMKM, dan yang ketiga sadar wisata.
Muhammad Farhan dan warga Cimincrang menyadari UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat, UMKM juga yang menyelamatkan ekonomi kota Bandung dan ekonomi Jawa Barat saat mengalami pandemi Covid-19.
Menurut Muhammad Farhan, memang salah satu kelemahan UMKM ini tidak punya legalitas, tapi memang kalau punya legalitas namanya perusahaan.
Untuk itu Muhammad Farhan dan warga Cimincrang mengharapkan ada sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengayomi para pelaku UMKM, tenaga sumber daya pengatur parkir, dan pelaku UMKM sadar wisata di Kelurahan Cimincrang di seputar Masjid Al-Jabbar ini agar diatur dan diberdayakan secara maksimal.
Saat ini yang dirasakan oleh warga adalah pengaturannya, pertama tidak transparan, kedua melibatkan diduga oknum-oknum yang mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0618/Kota Bandung,
Untuk itu Muhammad Farhan dan warga Cimincrang memohon ada kejelasan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan, apabila memang ada keterlibatan aparat TNI kerangkanya dalam bentuk apa, dan apabila memang ada pihak ketiga yang merupakan perusahaan swasta yang mengelola parkir, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang meminta agar diberdayakan lebih banyak warga kelurahan Cimincrang sebagai petugas perparkiran.
Karena ada peluang UMKM, maka Muhammad Farhan dan warga Cimincrang meminta agar diberikan kejelasan lapak berjualan UMKM bagi pelaku UMKM warga kelurahan Cimincrang di wilayah yang ditetapkan.
Karena apabila harus menyewa terlalu mahal, Muhammad Farhan dan warga Cimincrang menghargai solusi yang diberikan oleh Camat Gedebage yang mengarahkan pelaku UMKM untuk menyewa, tetapi tidak mungkin karena terlalu mahal.
“Kami mengharapkan ada solusi agar diberi sebuah lahan, dan tentu saja sebagai warga negara Indonesia, Warga Jawa Barat, dan Warga Kota Bandung, kami akan diatur, dan kami akan patuh pada setiap pengaturan yang terbuka dan transparan, baik itu oleh Pemerintah Provinsi, Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Jabbar, juga aparat keamanan baik dari Kepolisian maupun TNI,” kata Muhammad Farhan.
“Ini bukan suara saya sendiri, tapi kepentingan semuanya, itu sebabnya saya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jabar I tidak sendiri ke pertemuan ini, namun bersama dengan Anggota DPRD Kota Bandung dari dapil IV Asep Sudrajat,” ujar Muhammad Farhan.
Lebih lanjut Muhammad Farhan berharap mudah-mudahan suara dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Panitia Parkir Sementara atau Panser yang selama ini menjadi relawan untuk pengaturan parkir di Masjid Al-Jabbar sejak Desember 2022 hingga saat ini, juga dari Cimincrang Bersih atau Ciber, Kelompok Darwis atau Sadar Wisata yang menyediakan fasilitas wisata bagi para pengunjung Masjid Al-Jabbar didengar.
“Tentu harapan kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKM Al-Jabbar, aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI berkenan membuka pintu-pintu silaturahmi, komunikasi agar kita bisa sama-sama menemukan solusi,” kata Muhammad Farhan.
Muhammad Farhan dan warga Cimincrang percaya Al-Jabbar dibangun untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, dan bagi warga Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Berikut 10 Tuntutan Warga Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
1. Koreksi terhadap manajemen pemerintah Pemprov Jabar, kedepankan demokrasi den peranan sipil dalam membangun peradaban di Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan masjid-masjid yang di kelola Pemprov salah satunya Masjid Raya Al-Jabbar.
2. Pemprov Jabar beserta Gubernur kurangi peran militer jika merasa dalam memimpin Jawa Berat berhasil membangun sumberdaya manusianya, masyarakat Gedebege bukan masyarakat tahun 1965, namun masyarakat modern mampu membangun ekonomi secara mandiri dan beradab.
3. Pemprov Jabar harus transparan dalam pengelolaan Masjid, fungsikan masyarakat sckitar untuk memakmurkan masjid, jangan melihat kami sebagai musuh atau sebagai pesaing Pemprov Jabar sehingga dihadapkan dengan militer.
4. Dalam menjalankan fungsi Masjid Raya kurangi peran TNI dari segala bidang mulai dari intruksi mengeiola parkir, pasar, odong-odong dan lain-lain, Pemprov Jabar seharusnya meraih masyarakat sekitar untuk memakmurkan Masjid bukan diganti perannya oleh militer, kami akan senang bila Pemprov Jaber dekat masyarakat, kami bukan musuh, namun kami adalah Bangsamu yang harus di bangun bukan dengan cara pendekatan militer.
5. Pemprov Jabar hendaknya memakmurkan dan mengelola Masjid Raya Al-Jabbar oleh pengurus DKM yang sehari-hari selalu di Masjid, bukan oleh PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
6. MUI adalah bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pengelolaan Masjid Raya, bukan lembaga yang harus dimusuhi atau berkonflik.
7. Kami masyarakat Gedebage merasa prihatin dengan keadaan TNI yang seharusya bertugas di daerah berkonflik mejaga keamanan Nasional! dan di tapal batas negara, namun energinya terkuras oleh Masjid Raya Al-Jabbar untuk mengurusi parkir, Pasar Rakyat, PKL, kami mohon perhatian Panglima Besar TNI untuk melakukan evaluasi agar proses berbangsa dan bernegara sesuai pada tempatnya.
8. Kemi mohon yang terhormat Gubernur Jawa Barat mengedepankan peran pembangunan sipil masyarakat dalam membangun Jawa Barat khususnya Masjid Raya Al-Jabbar, dekatkan kami dengan tim Dinas-Dinas (OPD), bukan langsung oleh TAP orang dekat Gubernur dan militer, sekali lagi kami bukan musuh Pemprov, kami masyarakat yang harus dibangun.
9. Kami mohon transparansi keberadaan Koperasi Militer Angkatan Darat keberadaanya di Masjid Raya Al-Jabbar dalam penguasaan pengelolaan Masjid Raya, masyarakat dan pengurus masjid masih mampu, Masjid Raya ini bukan Masjid Kapitalis, namun Masjid yang di bangun melalui APBD rakyat Jawa Barat, bukan melalui anggaran militer dari rakyat untuk rakyat.
10. DKM Masjid Raya segera membentuk Koperasi Masjid Raya Al-Jabbar untuk mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi di kawasan Masjid Raya Al-Jabbar agar pengelolaan Masjid Raya dan keterlibatan masyarakat Jawa Barat dapat berperan aktif secara positif, transparan dan syariah.
Bio Penulis
Komentar